TDLPK NO. 183.51/77/2010
LPK KOMNAS PK-PU INDONESIA
CABANG MALANG
PERUM ISTANA BEDALI AGUNG BLOK :AE - No. 03 BEDALI - LAWANG- MALANG - JAWA TIMUR - INDONESIA
TELP : 0341 - 428 389 HP. 081 8050 376 27
Email : komnaspkpunasional@gmail.com
MOCH. ANSORY SH. 
SUAMI & ISTRI PELOPOR KONSUMEN JAWA TIMUR
" UJI COBA GUGATAN " PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PELANGGARAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU YANG DILARANG UUPK.
TELP : 0341 - 428 389 HP. 081 8050 376 27
Email : komnaspkpunasional@gmail.com
MOCH. ANSORY SH. DIREKTUR EKSEKUTIVE
DIHIMBAU KEPADA LEMBAGA PEMBIAYAAN YANG SEDANG DIPROSES HUKUM DI PN. AGAR TIDAK MELAKUKAN INTIMIDASI, TEROR DAN PERAMPASAN SE-WENANG-WENANG TERHADAP KONSUMEN SELAMA PROSES HUKUM SEDANG BERJALAN, AGAR TIDAK BERDAMPAK HUKUM YANG LAIN (PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN, DLL)
" UJI COBA GUGATAN " PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PELANGGARAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU YANG DILARANG UUPK.
H. SUNOTO & ISTRI SEBAGAI PELOPOR KONSUMEN MENGGUGAT PT. OTO MULTIARTHA FINANCE SEMARANG, UNTUK MENYELAMATKAN MASYARAKAT JEPARA DARI KESEWENANG-WENANGAN PELAKU USAHA YANG NAKAL., NAMUN SAAT PROSES HUKUM SEDANG BERJALAN, H. SUNOTO DIDATANGI DAN DITEROR OLEH PULUHAN ORANG YANG MENGAKU PETUGAS PT.OTO MULTIARTHA FINANCE, NAMUN SANG PELOPOR TETAP TEGAR WALAU DIINTIMIDASI DAN DITAKUT-TAKUTI, DIREKTUR EKSEKUTIVE LPK KOMNAS PK-PU INDONESIAPUN TAK LUPUT DARI TEROR VIA TELEPON OLEH OKNUM YANG MENGAKU PETUGAS PT. OTO MULTIARTHA FINANCE SEMARANG, JANGAN TAKUT PAK HAJI SUNOTO, PROSES HUKUM SEDANG BERJALAN... DAN ANDA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM.
DAN PADA HARI SELASA, TANGGAL 19 OKT 2010, KEMBALI H. SUNOTO DIDATANGI 6 ORANG YANG MENGAKU PETUGAS PT. OTO MULTIARTHA FINANCE, MARAH-MARAH DAN MEMAKSA H. SUNOTO MENANDA TANGANI SURAT YANG ISINYA TIDAK DIBACAKAN, KARENA TAKUT... H. SUNOTO MENANDA TANGANINYA WALAU ISINYA TIDAK DIKETAHUI, SETELAH PREMAN-PREMAN ITU PULANG, H. SUNOTO MENGHUBUNGI ADVOKATNYA DAN MELAPORKAN KEJADIAN TERSEBUT PADA POLSEK SETEMPAT, TINDAKAN OKNUM PT. OTO MULTIARTHA INI SANGAT KAMI SAYANGKAN, SEMENTARA MEREKA MENGETAHUI PROSES HUKUM SEDANG BERJALAN, MENGAPA HARUS MAIN HAKIM SENDIRI ? BERTAMBAH LENGKAPLAH GAMBARAN PELAKU USAHA PT. OTO MULTI ARTHA CABANG SEMARANG YANG TIDAK TAKUT PADA ATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA, BEGITU KUATKAH LEMBAGA PEMBIAYAAN INI ?, SEHINGGA BERANI MELAWAN HUKUM...???, BAIKLAH KITA IKUTI SAJA PERKEMBANGAN PROSES HUKUMNYA DI PN. JEPARA NANTI PADA TANGGAL 27 OKTOBER 2010 SIDANG PERTAMANYA AKAN DIGELAR, TANTANGAN SEKALIGUS UJIAN BAGI MAJELIS HAKIM YANG MENANGANI PERKARA INI " BISAKAH KEADILAN DAPAT DITEGAKKAN DALAM MENGHADAPI KESEWENANG-WENANGAN" YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN YANG NOTABENE BERDUIT......???
H. SUNOTO MENGAMBIL STNK MOBIL DITEMPAT INI (P1)
Putusan PN. Jkt. Pst No. 551/Put.G/2000/PN.Jkt.Pst
membatalkan demi hukum atas Klausula Baku yang digunakan Pelaku Usaha.
Putusan ini telah dijadikan yurisprudensi.
Merujuk Pada :
UNDANG-UNDANG N0.8 TH.1999 PASAL 18 ayat 3 :
“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”. 
Operator website KOMNAS LPK PK-PU INDONESIA : WWW.PK-PU.ORG
Bpk. ABAS DARI MALANG, BERJUANG DENGAN HARTANYA UNTUK MELINDUNGI KONSUMEN, AGAR KEDEPAN NANTI KONSUMEN TIDAK DIPERLAKUKAN SE WENANG-WENANG, BERSINERGI MENEGAKKAN UNDANG-UNDANG PK, BERSAMA H. SUNOTO DARI JEPARA DAN LBH KOMNAS PK-PU INDONESIA.
INFO BUAT MASYARAKAT...!
silahkan, segera poskan komentar anda, sekaligus kami buka sebagai ajang diskusi bagi seluruh masyarakat konsumen yang sudah dirampas kendaraannya dan yang diancam akan dirampas kendaraannya oleh debt collector, mari kita cegah kesewenang-wenangan sambil menunggu pemerintah serius menangani perlindungan masyarakat konsumen di negeri ini, salam.....................
KAMI MOHON BANTUAN KEPADA BAPAK KAPOLDA, KAPOLRES, KAPOLSEK YANG ADA DI JAWA TENGAH KHUSUSNYA DI JEPARA, AGAR MENOLONG KONSUMEN YANG SEDANG MENGGUGAT LEMBAGA PEMBIAYAAN, NAMUN KONSUMEN TELAH DIDATANGI DAN DIPAKSA MENANDATANGANI SURAT, OLEH PETUGAS YANG DIGUGAT, (PT. OTO, FIF, ACC, WOM, BAF DAN ADIRA) ENTAH BERMAKSUD APA SEHINGGA MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN) PADA SAAT PROSES HUKUM DI PENGADILAN NEGERI JEPARA DIDAFTARKAN GUGATANNYA (MASYARAKAT KONSUMEN DITEROR), KASIHAN MASYARAKAT JEPARA YANG KEHILANGAN RASA AMAN DAN NYAMANNYA, ULAH PREMANISME YANG DICIPTAKAN LEMBAGA PEMBIAYAAN, BUKANKAH ATENSI KAPOLRI MEMBERATAS PREMANISME ??? TERIMA KASIH ATAS PENGAYOMAN DAN KEPEDULIAN KEPADA MASYARAKAT JEPARA YANG SEDANG MENCARI KEADILAN, adapun dasar Permohonan kami terlampir dibawah ini (Proses Hukum).
TTD
LBH KOMNAS PK-PU INDONESIA.
PARA PEJUANG LPK KOMNAS PK-PU INDONESIA DARI JEPARA
BERKUNJUNG KE KANTOR MALANG DI JAWA TIMUR
SELAMAT BERJUANG MELINDUNGI KONSUMEN SAUDARAKU DAN SUKSES...!!!
MASYARAKAT TEGAL "BERDAYA"
SETELAH KEDATANGAN LPK KOMNAS PK-PU INDONESIA DI KOTA/KABUPATEN TEGAL, MASYARAKAT TEGAL YANG TERANIAYA OLEH ULAH PELAKU USAHA YANG NAKAL (tidak patuh pada aturan dan perundang-undangan), KINI MULAI MENGERTI AKAN HAK-HAKNYA.
BEBERAPA KONSUMEN DARI : PT.ACC, PT. OTO MULTIARTHA DAN PT. OLYPINDO KOTA TEGAL SAAT INI SEDANG MENGGUGAT LEMBAGA PEMBIAYAAN TERSEBUT PADA PENGADILAN NEGERI TEGAL, TERDAFTAR TANGGAL 03 Desember 2010.
SEMOGA MAJELIS HAKIM YANG MENANGANI PERKARA INI DAPAT MEMBERI KEADILAN BAGI MASYARAKAT TEGAL DAN SEKITARNYA YANG TELAH LAMA KEHILANGAN RASA, AMAN DAN NYAMANNYA DALAM MENKONSUMSI BARANG DAN/ ATAU JASA, KHUSUSNYA KREDIT KENDARAAN BERMOTOR AKIBAT DIINTIMIDASI, DITEROR DAN DITAKUT-TAKUTI OLEH PETUGAS LEMBAGA PEMBIAYAAN DENGAN CARA-CARA PREMANISME.
MELALUI KUASA HUKUM LBH "KOMNAS PK-PU INDONESIA, SITI UTAMI, SH. DAN DIREKTUR EKSEKUTIVE LPK KOMNAS PK-PU INDONESIA MOCH.ANSORY SH. DIBANTU OLEH BEBERAPA ANGGOTA YABPEKNAS TEGAL SEPAKAT MENGHENTIKAN PRAKTIK - PRAKTIK PREMANISME DENGAN MENDAFTARKAN GUGATAN KONSUMEN DI PN.TEGAL JAWA TENGAH, KARENA PENGADILAN NEGERI YANG ADA MASIH DIYAKINI OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN"KOMNAS PK-PU INDONESIA ADALAH LEMBAGA TEMPAT MASYAAKAT MENCARI KEADILAN DAN HARAPAN KAMI (LPK) MAJELIS HAKIM DAPAT MERUJUK PADA PELANGGARAN PASAL 18 (1) huruf d dan h Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan PUTUSANNYA MENGACU PADA PASAL 18 (3) UUPK. yang Intinya berbunyi " Perjanjian yang ada BATAL DEMI HUKUM. dan Masyarakat kembali dapat menikmati rasa Aman dan nyaman yang telah lama sirna.
Dimohon Pada Seluruh Ketua Pengadilan Negeri yang sedang menangani Gugatan Perlindungan Konsumen, dapatnya menugaskan Hakim-Hakimnya yang dapat melaksanakan dan Memutus sesuai bunyi dari Amanah Undang-Undang No.8 TH.1999 Tentang Perlindungan Konsumen, karena ditengah krisis kepercayaan yang sedang melanda, masih tersisa Hakim-Hakim yang baik dan dapat diharapkan oleh masyarakat konsumen yang sedang mencari keadilan. Semoga....................................................................
