LPK KOMNAS PK-PU INDONESIA MELUNCURKAN PROGRAM " PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI " UNTUK MENCEGAH DAN MENANGKAL PRAKTEK PREMANISME DARI PELAKU USAHA YANG NAKAL...!!!

 

ALHAMDULILLAH, POLRES PROBOLINGGO SUDAH MENUNJUKKAN BUKTI BAHWA LAPORAN MASYARAKAT TENTANG PERAMPASA KENDARAAN OLEH DEBT COLLECTOR DITINDAK LANJUTI DENGAN MEMBERI TANDA LAPOR (LP) TERKAIT LAPORAN MASYARAKAT PROBOLINGGO DAN PENYIDIK POLRESTA, AKAN MELAKUKAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU, SEMOGA APA YANG SUDAH DILAKUKAN POLRESTA PROBOLINGGO INI DAPAT DIIKUTI OLEH POLRES/POLSEK DISELURUH INDONESIA, AGAR MASYARAKAT PUAS ATAS PELAYANAN INSTITUSI POLRI  SEBAGAI PELINDUNG DAN PENGAYOM MASYARAKAT.

DAN ANGGOTA POLRI TIDAK LAGI MENGANGGAP ANGIN (MELANGGAR PERKAP No.8 TH. 2009 PASAL 13 AYAT (2-a DAN b) SEHINGGA DAPAT TERCIPTA SITUASI YANG AMAN DAN KONDUSIF, TERIMA KASIH BAPAK KAPOLRESTA PROBOLINGGO, KASAT RESKRIM DAN REKAN PENYIDIK SEMUANYA, KAMI ATAS NAMA MASYARAKAT KORBAN MAIN HAKIM SENDIRI YANG SELAMA INI SEOLAH-OLAH TINDAKANNYA (DEBT COLLECTOR/FINANCE YANG MERAMPAS TANPA FIAT KETUA PENGADILAN) DIANGGAP BENAR, DAN TERKESAN DIBIARKAN.

TTD

MOCH. ANSORY SH.

 

 

 

LEGALITAS LPK KOMNAS PK-PU INDONESIA DAN PENJELASANNYA

PENJELASAN :

MENGACU PADA PERATURAN PEMERINTAH No. 59 TH. 2001 DAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 302/MPP/Kep/10/2001 KANTOR CABANG LPK KOMNAS PK-PU INDONESIA DI SELURUH INDONESIA, DI JAWA TIMUR, DIJAWA BARAT DAN DI  JAWA TENGAH YANG MEWAKILI KANTOR PUSATNYA DI BATANG, DAPAT MELAKUKAN KEGIATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK  INDONESIA, TANPA PERLU MEMBUAT AKTA NOTARIS SENDIRI DAN TANPA MEMBUAT TANDA DAFTAR LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN (ATAU SISEBUT TDLPK) KARENA SUDAH IKUT TDLPK INDUKNYA No.83.51/77/2010 TERLAMPIR DIATAS.

MOHON INSTANSI TERKAIT DAPATNYA MEMBANTU SESUAI PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, TERIMA KASIH.

         

        HORMAT KAMI

    MOCH. ANSORY  SH.

DIREKTUR EKSEKUTIVE