HANDRY (ANGGOTA KOMNAS PK-PU MALANG) MELAPORKAN BALIK KARYAWAN PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE (FIF) YANG MELAPORKAN KONSUMENNYA DI POLRES SITUBONDO

  

Terkait dengan maraknya Penyesatan yang dilakukan petugas Lembaga Pembiayaan/Finance dengan modus operendi Laporan Polisi (LP) untuk menakut-nakuti Masyarakat Konsumen yang nunggak membayar kredit kendaraan, kembali terjadi di wilayah hukum Polres Situbondo, Tepatnya pada tanggal 08 Desember 2011 Petugas PT. Federal Internasional Finance (FIF) Cabang situbondo Melaporkan FELICIA SUHARTONO (Debitur PT. FIF) pada Polres Situbondo Dengan Laporan Polisi Nomor : LP/1172/XII/2011/Jatim/Res Situbd.

Kali ini Karyawan PT. FIF yang sering menakut-nakuti Masyarakat Konsumen tersebut Kesandung batu, karena FELICIA SUHARTONO (Terlapor) mengadu kepada Lembaga Perlindungan Konsumen KOMNAS PK-PU INDONESIA Malang dan Petugas LPK Yang bernama HANDRY mendampingi Terlapor untuk Melapor Balik Petugas FIF (Pelapor) yang bernama GANDHY JAYA BUDIHARTO YANG BERALAMAT Di Dusun Barat Rt. 001 Rw. 009 Desa Curahjeru Kec. Panji Kab. Situbondo dengan Pasal Pencemaran nama baik Junto Laporan Fitnah yakni Pasal 310 KUHP Junto Pasal 317 KUHP. Laporan balik tersebut diterima dan akan ditindak lanjuti oleh Reskrim Polres Situbondo dengan Surat tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/1206/XII/2011/JATIM/RES SITUBD.

Masyarakat Konsumen dan Seluruh Aktivis LPK KOMNAS PK-PU INDONESIA sangat berterima kasih kepada Institusi Polri Khususnya Kapolres, Kasat Reskrim dan Rekan Penyidik Polres  Situbondo yang telah menerima laporan kami (Masyarakat) dan ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku, agar menjadi efek Jera sekaligus sebagai pelajaran berharga Bagi Finance agar kedepan  dapat bekerja secara Profesional tanpa harus memfitnah Debiturnya sendiri dengan pasal pidana penggelapan (Ps.372 KUHP) sementara Faktanya Debitur membuat perjanjian Pembiayaan yang difasilitasi pembelian secara Tunai dari Penjual/Dealer dan BPKB kendaraan dianggunkan pada Finance yang memberi fasilitas.(Bukan menipu dan tidak menggelapkan) karena Perjanjian ditanda tangani Kreditur dan Debitur artinya tidak ada unsur penipuan, berikutnya Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Tertulis atas nama Konsumen artinya tidak ada unsur Penggelapan seperti yang dituduhkan oleh Karyawan PT. FIF tersebut.

Mudah-mudahan langkah yang dilakukan Petugas Polres Situbondo dapat diikuti oleh Polres/Polsek diseluruh Indonesia agar tercipta iklim usaha yang kondusif, Salam..........Penulis.

MOCH. ANSORY SH.

   Direktur Eksekutive

 

LPK KOMNAS PK-PU INDONESIA MELUNCURKAN PROGRAM " PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI " UNTUK MENCEGAH DAN MENANGKAL PRAKTEK PREMANISME DARI PELAKU USAHA YANG NAKAL...!!!

 

ALHAMDULILLAH, POLRES PROBOLINGGO SUDAH MENUNJUKKAN BUKTI BAHWA LAPORAN MASYARAKAT TENTANG PERAMPASA KENDARAAN OLEH DEBT COLLECTOR DITINDAK LANJUTI DENGAN MEMBERI TANDA LAPOR (LP) TERKAIT LAPORAN MASYARAKAT PROBOLINGGO DAN PENYIDIK POLRESTA, AKAN MELAKUKAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU, SEMOGA APA YANG SUDAH DILAKUKAN POLRESTA PROBOLINGGO INI DAPAT DIIKUTI OLEH POLRES/POLSEK DISELURUH INDONESIA, AGAR MASYARAKAT PUAS ATAS PELAYANAN INSTITUSI POLRI  SEBAGAI PELINDUNG DAN PENGAYOM MASYARAKAT.

DAN ANGGOTA POLRI TIDAK LAGI MENGANGGAP ANGIN (MELANGGAR PERKAP No.8 TH. 2009 PASAL 13 AYAT (2-a DAN b) SEHINGGA DAPAT TERCIPTA SITUASI YANG AMAN DAN KONDUSIF, TERIMA KASIH BAPAK KAPOLRESTA PROBOLINGGO, KASAT RESKRIM DAN REKAN PENYIDIK SEMUANYA, KAMI ATAS NAMA MASYARAKAT KORBAN MAIN HAKIM SENDIRI YANG SELAMA INI SEOLAH-OLAH TINDAKANNYA (DEBT COLLECTOR/FINANCE YANG MERAMPAS TANPA FIAT KETUA PENGADILAN) DIANGGAP BENAR, DAN TERKESAN DIBIARKAN.

TTD

MOCH. ANSORY SH.

 

 

 

LEGALITAS LPK KOMNAS PK-PU INDONESIA DAN PENJELASANNYA

PENJELASAN :

MENGACU PADA PERATURAN PEMERINTAH No. 59 TH. 2001 DAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 302/MPP/Kep/10/2001 KANTOR CABANG LPK KOMNAS PK-PU INDONESIA DI SELURUH INDONESIA, DI JAWA TIMUR, DIJAWA BARAT DAN DI  JAWA TENGAH YANG MEWAKILI KANTOR PUSATNYA DI BATANG, DAPAT MELAKUKAN KEGIATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK  INDONESIA, TANPA PERLU MEMBUAT AKTA NOTARIS SENDIRI DAN TANPA MEMBUAT TANDA DAFTAR LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN (ATAU SISEBUT TDLPK) KARENA SUDAH IKUT TDLPK INDUKNYA No.83.51/77/2010 TERLAMPIR DIATAS.

MOHON INSTANSI TERKAIT DAPATNYA MEMBANTU SESUAI PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, TERIMA KASIH.

         

        HORMAT KAMI

    MOCH. ANSORY  SH.

DIREKTUR EKSEKUTIVE

SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 1432 HIJRIYAH

Harapan Masyarakat Konsumen "KOMPAS" meliput Berita Gugatan Konsumen Yang saat ini sedang digelar di Pengadilan Negeri Kota Tegal, PN. Slawi, PN. Pekalongan, PN.Purwokerto, PN. Cirebon, PN. Bandung, PN. Kediri, PN, Malang dan di PN. Surabaya, Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada seluruh Staf KOMPAS.

TULISAN SAUDARAKU YANG BERADA DI PROBOLINGGO ( PENDEKAR PERLINDUNGAN KONSUMEN)

TANDA DAFTAR LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN